Legalitas Bisnis

 Legalitas Bisnis

Legalitas usaha adalah suatu Izin usaha yang  juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang penngusaha atau suatu perusahaan.

Legalitas dalam bisnis memerlukan  :

·         Nama perusahaan

·         Merek

·         Suatu izin usaha perdagangan

·         Izin usaha industry

Jenis-jenis legalitas bisnis

·         Surat Izin Prinsip (SIP)

SIP merupakan izin yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat; pemerintah daerah provinsi; atau pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka memulai suatu usaha.

·         Izin Gangguan

Izin Gangguan atau yang dikenal dengan istilah HO (Hinderordonnantie) merupakan suatu izin yang menyatakan bahwa tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan untuk melangsungkan suatu kegiatan usaha.

·         Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

·         Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pelaku usaha yang melakukan pendirian badan usaha perlu untuk mengurus SITU. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kelancaran yang nantinya akan dirasakan pada saat berlangsungnya kegiatan usaha yang dijalankan. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota sepanjang ketentuan HO mewajibkannya. Apabila pelaku usaha telah mendapatkan SITU, maka baginya ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang serta perpanjangan dalam jangka waktu satu tahun.

Dokumen-dokumen legatitas bisnis meliputi :

·         Surat Izin usaha perdagangan

Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

·         TDP (Tanda Daftar Peusahaan) dan NRP (Nomor Register Perusahaan)

Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan yang berkependudukan dan menjalankan usahanya diwilyah Negara republik indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan ituyang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

·         AMDAL (Aanalisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Tujuan dari analisis mengenai dampak lingkungan adalah terlaksananya pembangunanyang berwawasan lingkungannya dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam bijaksana.

·         NRB (Nomor Rekening Bank)

Berfungsi sebagai alat transaksi keuangan dlam usaha melalui bank, agar lebih mudah, cepat dan efesien.

·         NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, untuk memenuhi kewaiban, Misalnya dalam pengisian SPP, dan untk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.

·         IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Setiap pembangunan yang didirikan oleh Waga Negara indonesia, sesuai dengan perda dan undang-undng diwajibkan memiliki IMB berkaitan dengan keselamatan akibat bangunan yang didirikan dan terlebih dengan penataan tata ruang.

Pentingnya haki bagi produk usaha

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.